Kaesang Tanggapi Santai Petisi UGM dan UII untuk Jokowi

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menilai apa yang sudah dilakukan kaum intelektual dari berbagai kampus Indonesia melalui petisi untuk Presiden Jokowi merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

Ungkapan ini disampaikan Ganjar Pranowo usai menghadiri acara Hajatan Rakyat Tuban di Lapangan Watu Gajah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (2/2/24).

Diketahui, sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam carut marut demokrasi dan penyimpangan era Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand).

“Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali. Saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu. Bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya,” kata Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Menurut Ganjar, demokrasi di Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.

Hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.

“Artinya, jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi. Karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, inilah para intelektual civil society yang mengingatkan kita,” ungkap Ganjar.

Sebagai contoh, lanjut Ganjar, kampanye akbar merupakan perintah negara dalam rangkaian pemilu. Maka, tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghalangi kehendak rakyat, seperti sabotase bus pada hari terakhir kampanye akbar 10 Februari 2024, membatalkan izin tempat acara.

“Cara-cara begini kita sudah paham, sudahlah. Maka saya sampaikan, lawan saja. Seperti yang ada di Wonosari itu, lawan saja. Karena sebenarnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah undang-undang. Karena massanya massa kampanye, kecuali tidak,” pungkas Ganjar.

Baca Juga  Tim Surveyor LARS-DHP Lakukan Survei Akreditasi RSUD AM Parikesit Kukar

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *